Companies Directory

Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas diatas, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko; b. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; g. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; h. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Visi Kementerian Keuangan: Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu : 1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat; 2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent; 3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum; 4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif; 5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas diatas, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko; b. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; g. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; h. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Visi Kementerian Keuangan: Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu : 1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat; 2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent; 3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum; 4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif; 5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas diatas, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko; b. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah; g. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; h. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Visi Kementerian Keuangan: Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu : 1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat; 2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent; 3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum; 4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif; 5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

The Ministry of Education and Culture (Kemdikbud; Indonesian: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) is a government ministry which organises early childhood education, elementary education, secondary education and community education affairs and the management of culture within the Indonesian government. The ministry formerly organised higher education affairs until the presidency of Joko Widodo, when higher education affairs were transferred to the Ministry of Research, Technology and Higher Education. The ministry was first named the Ministry of Teaching (Indonesian: Kementerian Pengajaran), and the first person who held the position of minister was Ki Hadjar Dewantara. The ministry organisations consists of: 1. Secretary General 2. Directorate General of Teachers and Education Personnel 3. Directorate General of Early Childhood Education and Community Education 4. Directorate General of Primary and Secondary Education 5. Directorate General of Culture 6. Inspectorate General 7. Agency of Language Development and Construction 8. Agency of Research and Development 9. Special Advisor to the Minister on Innovation and Competitiveness 10. Special Advisor to the Minister on Central and Regional Relations 11. Special Advisor to the Minister on Character Development 12. Special Advisor to the Minister on Education and Culture Regulations

𝐊𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐓𝐢𝐧𝐠𝐠𝐢 (𝗞𝗣𝗧) - berperanan penting dalam mewujudkan ekosistem pengajian tinggi yang terbaik di Universiti Awam (UA), Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS), Politeknik dan juga Kolej Komuniti. Semua institusi ini merupakan komponen utama ekosistem pendidikan dan latihan negara yang akan menjana para pemikir, ilmuwan, sarjana, tenaga kerja mahir dan separa mahir sesuai dengan peranan masing-masing. 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗲𝘀𝘂𝗮𝗶𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗹𝗮𝗺𝗮𝘁 𝗶𝗻𝗶, 𝗞𝗣𝗧 𝗺𝗲𝗺𝗽𝘂𝗻𝘆𝗮𝗶 𝐝𝐮𝐚 (𝟮) 𝗯𝘂𝗮𝗵 𝗝𝗮𝗯𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗴𝘂𝗿𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘀𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗴𝗮𝗷𝗶𝗮𝗻 𝘁𝗶𝗻𝗴𝗴𝗶, 𝗶𝗮𝗶𝘁𝘂: 𝟏. 𝗝𝗮𝗯𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗧𝗶𝗻𝗴𝗴𝗶 (𝗝𝗣𝗧) - Menguruskan UA dan IPTS 𝟐. 𝗝𝗮𝗯𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗲𝗸𝗻𝗶𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗹𝗲𝗷 𝗞𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶 (𝗝𝗣𝗣𝗞𝗞) - Menguruskan Politeknik dan Kolej Komuniti Usaha untuk mencapai matlamat ini turut disokong oleh agensi yang berperanan penting dalam pendidikan tinggi, iaitu: 𝟏. 𝐀𝐤𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢 𝐊𝐞𝐩𝐢𝐦𝐩𝐢𝐧𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐣𝐢𝐚𝐧 𝐓𝐢𝐧𝐠𝐠𝐢 (𝐀𝐊𝐄𝐏𝐓) - pusat transformasi pembangunan modal insan. 𝟐. 𝐏𝐞𝐫𝐛𝐚𝐝𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐛𝐮𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐓𝐢𝐧𝐠𝐠𝐢 𝐍𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 (𝐏𝐓𝐏𝐓𝐍) - badan yang mengurus pembiayaan untuk tujuan pendidikan tinggi. 𝟑. 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐥𝐚𝐲𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚 (𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲) - badan tunggal yang menyelia dan menyelaras jaminan kualiti dan akreditasi pendidikan tinggi negara 𝟒. 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 (𝐄𝐌𝐆𝐒) - mempromosikan diplomasi pendidikan dan pengantarabangsaan sektor pendidikan Malaysia. 𝟓. 𝐘𝐚𝐲𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐒𝐮𝐤𝐚𝐫𝐞𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧 𝐒𝐢𝐬𝐰𝐚 (𝐘𝐒𝐒) - organisasi kesukarelaan kalangan pelajar pendidikan tinggi.

The Malaysian Army (Malay: Tentera Darat Malaysia) is the land component of the Malaysian Armed Forces. The Malaysian Army does not carry the title royal (diraja) as do the Royal Malaysian Air Force and the Royal Malaysian Navy. Instead, the title is bestowed on selected army corps and regiments who have been accorded the honour by the Yang di-Pertuan Agong, who is the Supreme Commander of the Malaysian Armed Forces. The Malaysian Army is currently organised into five Divisions and are placed under the Field Army Headquarters. Three of which (the 2nd, 3rd and 4th Divisions) are based on the Malaysian Peninsular, while the two (the 1st Division and 5th Divisions) are based on Malaysian Borneo. The Grup Gerak Khas (Special Forces group), 10th Parachute Brigade and the Pasukan Udara Tentera Darat (army aviation) are independent formations and directly subordinate to the Chief of Army. The Malaysian Army currently has 17 Corps or Regiments. These are grouped into 3 main components: the Combat Element, the Combat Support Element and the Support Elements: Rejimen Askar Melayu DiRaja (Royal Malay Regiment) Rejimen Renjer DiRaja (Royal Ranger Regiment) Rejimen Sempadan (Border Regiment) Kor Armor DiRaja (Royal Armoured Corps) Rejimen Artileri DiRaja (Royal Artillery Regiment) Rejimen Semboyan DiRaja (Royal Signals Regiment) Kor Perkhidmatan Am (General Services Corps) Kor Polis Tentera DiRaja (Royal Military Police Corps); Kor Kesihatan DiRaja (Royal Medical Corps) Kor Risik DiRaja (Royal Intelligence Corps) Kor Perkhidmatan DiRaja (Royal Logistics Corps); Kor Ordnans DiRaja (Royal Ordnance Corps) Rejimen Askar Jurutera DiRaja (Royal Engineer Regiment) Kor Jurutera Letrik dan Jentera DiRaja (Royal Electrical and Mechanical Engineer Corps) Kor Agama Angkatan Tentera (Religious Corps of the Armed Forces of Malaysia) Rejimen Askar Wataniah (Territorial Army Regiment) Rejimen Gerak Khas (Special Forces Regiment) Pasukan Udara Tentera Darat (Army Air Corps)

Ministry of State Secretariat