Companies Directory

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Kepala LKPP pertama pertama kali dijabat oleh Dr. Ir. Roestam Sjarief, MNRM, digantikan oleh Ir. Agus Rahardjo, M.S.M. pada tahun 2010 (sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama LKPP) kemudian digantikan oleh Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng pada tahun 2015 yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP.

Established in 1963, Lembaga Management (The Management Institute) was originally a continuation of the Executive Development Program held in 1959 sponsored by the Ford Foundation and the Faculty of Economics, University of Indonesia. In its development, the institute is then heavily involved in various management consulting projects, thereby strengthening its position as one of the leading management consulting services company in Indonesia. As a management consulting services company, the existence of Lembaga Management is basically meant to be a partner company in solving management-related problems, through research, consultation and training. Supported by more than 40 professional staff, Lembaga Management is always ready to contribute in solving various business problems faced by both national and multinational companies in Indonesia.

Sejarah LPP diawali oleh berdirinya College Gula Negara (CGN) pada tahun 1950, untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli bidang industri gula pasca rasionalisasi perusahan-perusahaan eks Belanda yang kemudian diubah menjadi Akademi Gula Negara (AGN) tahun 1961. Pada waktu itu AGN telah berhasil meluluskan tenaga-tenaga ahli di bidang industri gula. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan SDM yang profesional untuk pembangunan industri perkebunan secara umum, AGN kemudian dikembangkan dan diubah menjadi LEMBAGA PENDIDIKAN PERKEBUNAN (LPP) pada tahun 1970. Dewasa ini, LPP yang merupakan asosiasi milik BUMN Perkebunan telah mampu mengembangkan kompetensi serta memperluas layanan diklat dan konsultansinya. Tanpa meninggalkan core business LPP pada layanan diklat dan konsultansi bidang agribisnis perkebunan, LPP juga terbukti mampu melayani dan memperluas bidang layanan diklat maupun konsultansinya pada pengembangan SDM, manajemen bisnis, dan teknologi non perkebunan. LPP berkantor pusat di Yogyakarta serta mempunyai dua kampus yaitu Kampus Yogyakarta dan Kampus Medan sebagai motor penggerak kegiatan diklat maupun konsultansi.

Indonesian Banking Development Institute (LPPI) is an educational institution established in 1958 by Bank Indonesia; the central bank of the Republic Indonesia. The mission is to continuously enhance the competency of Indonesian banker in managing their banks, as well as increasing their general knowledge of the community in banking and financial business. LPPI provides a wide range of services to the banking and financial industry, both in technical and managerial competencies that are classified into 3 (three) areas: Training, Research, along with Consultation and Assessment. In addition to these services, LPPI also provides E-Learning, Bank Simulation, Workshop and Seminar.

The Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers was set up in 1981 under the purview of the Ministry of Finance, Malaysia. The setup and operation of this Board is governed by the provision of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers Act 1981. Its primary function is to regulate the Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers practising in Malaysia. Our Role - To keep and maintain the Register of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers, Probationary Valuers and Probationary Estate Agents and firms of Valuers, Appraisers and Estate Agents. - To approve and reject applications for registration. - To hold disciplinary proceedings. - To conduct examinations. - To prescribe Scale of Fees. - To regulate the professional Conduct/Ethics of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers. - To award scholarships

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) merupakan lembaga pemerintah yang bersifat independen. LPS memiliki tugas dan fungsi sebagai otoritas yang menjamin simpanan nasabah di bank, melakukan resolusi bank, dan turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. LPS beroperasi sejak tanggal 22 September 2005 dan saat ini merupakan salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan. Setelah disahkannya UU No 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), tugas dan fungsi LPS bertambah sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) pada saat terjadi krisis.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) merupakan lembaga pemerintah yang bersifat independen. LPS memiliki tugas dan fungsi sebagai otoritas yang menjamin simpanan nasabah di bank, melakukan resolusi bank, dan turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. LPS beroperasi sejak tanggal 22 September 2005 dan saat ini merupakan salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan. Setelah disahkannya UU No 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), tugas dan fungsi LPS bertambah sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) pada saat terjadi krisis.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) merupakan lembaga pemerintah yang bersifat independen. LPS memiliki tugas dan fungsi sebagai otoritas yang menjamin simpanan nasabah di bank, melakukan resolusi bank, dan turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. LPS beroperasi sejak tanggal 22 September 2005 dan saat ini merupakan salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan. Setelah disahkannya UU No 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), tugas dan fungsi LPS bertambah sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) pada saat terjadi krisis.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) merupakan lembaga pemerintah yang bersifat independen. LPS memiliki tugas dan fungsi sebagai otoritas yang menjamin simpanan nasabah di bank, melakukan resolusi bank, dan turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. LPS beroperasi sejak tanggal 22 September 2005 dan saat ini merupakan salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan. Setelah disahkannya UU No 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), tugas dan fungsi LPS bertambah sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) pada saat terjadi krisis.

Lembaga Zakat Selangor (MAIS) merupakan sebuah organisasi Islam yang memartabatkan syiar Zakat di Negeri Selangor, Malaysia. Rasional Penubuhan LZS (MAIS) "Memikul tanggungjawab yang lebih besar di samping meningkatkan imej dalam menguruskan kutipan dan agihan zakat yang telah mencapai lebih RM100 juta setahun"​ Visi LZS (MAIS) "Menjadi peneraju institusi zakat yang mengamalkan piawaian pengurusan setanding dengan peringkat global."​ Misi LZS (MAIS) "Memberi perkhidmatan kepada umat Islam dengan penuh integriti dan profesionalisme dalam urusan kutipan dan agihan zakat."​